jump to navigation

Renungan Mei 25, 2010

Posted by penulis in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

setelah hampir 3 bulan setelah kelulusan kami, banyak hal yang kami peroleh dan kami pelajari selama itu. banyak hikmah-hikmah kehidupan yang kami peroleh, baik yang bersifat negatif maupun positif.

ada beberapa hal yang perlu untuk direnungkan kembali dan di ambil pelajaran untuk kedepanya. diantaranya yaitu, ada beberapa rekan-rekan dan teman kami yang merasa kurang mendapat perhatian dari pihak sekolah (lebih…)

Syukur Kami Maret 14, 2010

Posted by penulis in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmad dan hidanyahNya lah kami semua segenap keluarga besar Program Diploma III Administrasi Perhubungan Udara angkatan ke 5 dan ke 6 telah melaksanakan pendidikan selama 6 semester.

Tidak lupa kita ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang kami hormati bapak ibu dosen, instruktur, pembimbing dan seluruh pihak yang membantu terlaksananya pendidikan kami. Terlebih lagi kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari subsidi yang berasal dari dana rakyat indonesia juga.

Setelah melaksanakan sidang Tugas Akhir pada tanggal 04 maret 2010, syukur alhamdulillah kami semua berhasil lulus, meski ada beberapa revisi yang harus dilakukan terhadap tugas akhir kami. Dan untuk selanjutnya pada tanggal 23 maret 2010 rencananya akan dilaksanakan wisuda di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. (lebih…)

Pendapatan di Bandara Februari 13, 2010

Posted by penulis in info penerbangan.
Tags: , , , , ,
add a comment

Pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1995:23) adalah “Penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, royalty, dan sewa.”

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1997:40), “Pendapatan adalah Segala sesuatu penerimaan yang dipengaruhi faktor-faktor produksi, yang mana dalam suatu kegiatan perusahaan penerimaan adalah hasil penjualan dikurangi dengan seluruh biaya perusahaan.”

Dan menurut Arie S. Perdana (2001:6) pendapatan adalah sebagai berikut :

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendapatan bagi seseorang atau bagi sebuah perusahaan adalah seluruh penerimaan yang diperolehnya apakah itu berbentuk uang ataupun benda berharga karena seseorang ataupun perusahaan telah menjual ataupun menyerahkan sesuatu benda/barang ataupun jasa kepada pihak lain. Tetapi hal ini menjadi tidak sesederhana bila mana saat seseorang ataupun saat perusahaan menerima sesuatu uang ataupun benda yang berharga dengan saat penyerahan barang ataupun jasa terdapat jangka waktu yang cukup berarti pula.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pendapatan bagi seseorang maupun bagi sebuah perusahaan merupakan penerimaan hasil suatu tindakan pemberian/penjualan barang ataupun jasa kepada pihak konsumen. Dengan demikian yang paling berpengaruh terhadap suatu pendapatan adalah faktor-faktor produksi barang atau jasa yang dihasilkan, termasuk juga dalam proses pengolahan pendapatan itu sendiri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 tahun 1998 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Penerbangan pada Bandar Udara Umum, pelayanan yang diberikan oleh pengelola suatu bandar udara akan menghasilkan suatu pendapatan yang terbagi menjadi 2 yaitu, Pendapatan Aeronautika dan Pendapatan Non Aeronautika. Pendapatan Aeronautika adalah pendapatan yang didapat dari jasa pelayanan langsung terhadap kegiatan penerbangan. Tarif aeronautika ini biasanya ditentukan oleh pemerintah yang dikontrol oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Beberapa jenis pendapatan aeronautika ialah:

  1. Jasa Pelayanan Penerbangan (JP2) ;
  2. Jasa Pelayanan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (JP4U);
  3. Jasa Pelayanan Penumpang Udara (JP2U) ;
  4. Pemakaian Aviobridge & Counter.

Sedangkan Pendapatan Non Aeronautika adalah pendapatan yang didapatkan dari pengusahaan jasa yang menunjang penerbangan. Beberapa jenis pendapatan dari non aeronautika diantaranya :

  1. Penyewaan gudang, lahan, ruangan, serta fasilitas lainnya ;
  2. Kegiatan Konsesioner ;
  3. Parkir kendaraan ;
  4. Pas bandara (pengeluaran oleh Adbandara namun Pembayaran kepada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno-Hatta) ;
  5. Penyediaan lahan bangunan, lapangan, dan industri, serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara ;
  6. Periklanan ;
  7. Pergudangan dan kargo ;
  8. Ground Handling ;
  9. Dan usaha lainnya yang terkait dan yang akan menggunakan fasilitas dan pelayanan bandar udara.

FUNGSI MANAJEMEN Februari 13, 2010

Posted by penulis in kerjaan administrasi.
Tags: , , , , ,
add a comment

Menurut G.R. Terry dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 85, “manajemen mempunyai fungsi-fungsi diantaranya sebagai perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), pengawasan/pengendalian (controlling) atau yang lebih dikenal dengan singkatan POAC”. Selanjutnya fungsi-fungsi manajemen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

  1. a. Perencanaan (Planning)

Dari semua fungsi di atas, perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen. Manajemen pasti berangkat dari sebuah perencanaan karena fungsi-fungsi yang lain akan efektif dan efisien apabila terlebih dahulu direncanakan dengan baik.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 92, “perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada”.

Menurut G.R Terry dalam buku Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 92, “perencanaan adalah memilih, menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 93, “perencanaan adalah suatu uproses untuk menentukan rencana, sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan. Dalam suatu rencana harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Jadi, setiap rencana harus mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman.

  1. b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 112 adalah “Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.

Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan tercapainya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

  1. c. Pengarahan (Actuating)

Menurut G.R Terry dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 137 yang ditulis oleh Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan,

“Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”.

d.   Pengawasan/Pengendalian (Controlling)

Pengawasan/pengendalian menurut Earl P. Strong dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 241 adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketepatan-ketepatan dalam rencana.

Menurut M. Manullang dalam buku Dasar-Dasar Manajemen, controlling atau pengawasan dan sering juga disebut pengendalian adalah “salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula”. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan/pengendalian menurut G.R. Terry dalam buku Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 242 adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengawasan/pengendalian teknis (technical control) menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit Bumi Aksara tahun 2001, Jakarta, halaman 244 adalah pengendalian yang ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan.

A. Pengertian Kantor dan Tata Ruang Kantor Februari 13, 2010

Posted by penulis in kerjaan administrasi.
Tags: , , , ,
add a comment

Pada umumnya kantor dikaitkan dengan tata usaha. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kantor dari berbagai referensi, diantaranya yaitu:

  1. Moekijat (1997:3), kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tatausaha. Dengan nama apapun juga tempat tempat tersebut mungkin diberikan.
  2. Prajudi Atmosudirdjo (1982:25), kantor adalah unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf personnel, dan operasi ketatausahaan, guna membantu pimpinan.
  3. Kallaus & Keeling (1991:2), office is function, where interdependent systems of technology, procedures, and people are at work to manage one of the firm’s most vital recosurces information.
  4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kantor adalah balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut tempat bekerja.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor adalah tempat diselenggarakanya kegiatan tata usaha di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan.

Sedangkan tata ruang kantor menurut Ida Nuraida, SE dalam bukunya Manajemen Administrasi Perkantoran adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja.

The Liang Gie dalam bukunya yang berjudul “ Administrasi Perkantoran Modern”  menyebutkan bahwa tataruang perkantoran adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai.

Untuk memperjelas pengertian tataruang perkantoran itu dapat dikutipkan dua perumusan yang berikut:

  1. “ Office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space” (Tataruang perkantoran dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia.)
  2. “Office layout is determination of the space requirements and of detailed untilization of this space in order to provide a practical arrangement of the phisycal factors considered necessary for the execution of the office work”. ( Tataruang perkantoran adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak)

pengertian efisiensi dan efektifitas kerja Februari 4, 2010

Posted by penulis in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Dikutip dari modul Audit Operasional tahun 1995 “Efektifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu program telah mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian efektifitas didasarkan atas tujuan program sesuai dengan keinginan pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dinyatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efisiensi berkenaan hubungan antara produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Penilaian diarahkan pada kecocokan, kelayakan, kataatan atas peraturan yang berlaku. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dinyatakan efisien jika pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kegiatan dinyatakan efektif dan efisien jika hasil yang dicapai dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikutip dari modul Airport Services 2005 “Efektifitas adalah suatu perbandingan antara kinerja unsur- unsur manajemen dengan tujuan yang ditetapkan” dan “Efisiensi adalah suatu perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan”. (lebih…)

Pengertian Bandara Februari 4, 2010

Posted by penulis in info penerbangan.
Tags: , , , ,
add a comment

Pengertian Bandar Udara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992, tanggal 25 Mei 1992, tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996, tanggal 4 Desember 1996,tentang Kebandarudaraan, diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, tentang Kebandarudaraan, yang dimaksud dengan Bandar Udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik/turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Sedangkan dalam Document 4444 Air Traffic Management, ICAO (Internasional Civil Aviation Organization), Bandar Udara didefinisikan sebagai suatu tempat atau daerah, di darat atau di perairan dengan batas-batas tertentu, termasuk bangunan dan instalasi, yang dibangun untuk keperluan pergerakan pesawat terbang lepas landas (take-off), pendaratan (landing), atau pergerakan di permukaan (taxiing).

Menurut Annex 9, Facilitation, Bab I, Definisi dan Penerapan, Bandar Udara Internasional adalah : “Any Airport designated by the Contracting State in whose territory it is situated as an airport of entry and departure for international air traffic, where are formalities incident to customs, immigration, public health, animal, and plant quarantine and similar procedures are carried out.(lebih…)

Program Safety Management System Penerbangan Januari 17, 2010

Posted by penulis in hukum penerbangan.
Tags: , , ,
add a comment



1. Landasan Hukum

Peraturan ini diumumkan secara resmi di bawah kewenangan Undang-undang No.1/2009 tentang Penerbangan, Bab XIII – Keselamatan Penerbangan, Bagian Keempat – Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan.

2. Ruang Lingkup dan Penerapan

a. Ruang lingkup

1)      Peraturan ini menguraikan persyaratan untuk suatu penyedia layanan Safety Management System (SMS) yang beroperasi sesuai dengan ICAO Annex 6 – Operation of Aircraft, ICAO Annex 11 – Air Traffic Services, dan ICAO Annex 14 – Aerodromes.

2)       Di dalam konteks peraturan ini, istilah “Penyedia Layanan” harus dipahami dengan merujuk pada suatu organisasi yang berkaitan dengan penyediaan layanan penerbangan.

3)      Peraturan ini lebih memperhatikan proses dan aktifitas yang berkaitan dengan keselamatan daripada jabatan keselamatan, perlindungan lingkungan, atau kualitas layanan pelanggan.

4)      Penyedia layanan bertanggung jawab untuk layanan keselamatan atau produk yang disewa atau dibeli dari organisasi lain.

5)      Peraturan ini menetapkan persyaratan minimum yang dapat diterima; penyedia layanan dapat menetapkan persyaratan yang lebih ketat.

b. Penerapan dan penerimaan

Penyedia layanan harus mulai menerapkan Safety Management System (SMS) yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada :

1)      Operator pesawat atau penyedia layanan lainnya : 1 Januari 2009.

2)      Operator Bandara Internasional : 1 Januari 2010.

3)      Operator Bandara Domestik ; 1 Januari 2011.

Mengandung sedikitnya :

(1) mengenali ancaman keselamatan dan penilaian dan mengurangi resiko;

(2) memastikan tindakan perbaikan diperlukan untuk mempertahankan suatu tingkat keselamatan yang dapat diterima dapat dilaksanakan;

c. Kebijakan keselamatan dan Sasaran

a. Persyaratan Umum

  1. Penyedia layanan harus menyatakan kebijakan keselamatan organisasi.
  2. Kebijakan keselamatan harus ditandatangani oleh Accountable Executive perusahaan.
  3. Kebijakan keselamatan harus sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan standar internasional, praktek industri terbaik dan mencerminkan komitmen organisasi berkaitan dengan keselamatan.
  4. Kebijakan keselamatan harus dikomunikasikan, dengan pengesahan yang dapat dilaksanakan, terhadap keseluruhan perusahaan.
  5. Kebijakan keselamatan harus memasukan pernyataan secara jelas tentang ketentuan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
  6. Kebijakan keselamatan harus, antara lain memasukan sasaran berikut:

(a) komitmen untuk melaksanakan suatu SMS;

(b) komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari tingkat keselamatan;

(c) komitmen untuk manajemen resiko keselamatan;

(d) komitmen untuk mendorong pekerja untuk melaporkan isu keselamatan;

(e) pembentukan standar secara jelas untuk tingkah laku yang dapat diterima;

(f) identifikasi tanggung jawab dari manajemen dan pekerja dalam kaitannya dengan kinerja keselamatan.

  1. Kebijakan keselamatan harus ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa hal tersebut masih relevan dan sesuai dengan organisasi.
  2. Penyedia layanan harus menetapkan sasaran keselamatan untuk SMS.
  3. Sasaran keselamatan harus dikaitkan pada indikator kinerja keselamatan, target kinerja keselamatan dan persyaratan keselamatan dari penyedia layanan SMS.

b. Struktur Organisasi dan tanggung jawab

(1) Suatu penyedia layanan harus menunjuk seorang Accountable Executive yang bertanggung jawab dan dapat dimintai tanggung jawab atas nama penyedia layanan untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan harus memberitahu Ditjen Perhubungan Udara tentang nama dari orang tersebut.

(2) Accountable Executive harus seseorang, orang yang dapat dikenali, tanpa memandang fungsi lain, harus memiliki tanggung jawab utama untuk pelaksanaan dan merpertahankan SMS.

(3) Accountable Executive harus memiliki:

(a) kendali penuh atas sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk operasi yang ijinkan pada Sertifikat Operasi ;

(b) kendali penuh atas sumber daya keuangan yang diperlukan untuk operasi yang diijinkan pada sertifikat operasi;

(c) wewenang akhir atas operasi yang dijinkan untuk dilaksanakan pada sertifikat operasi;

(d) bertanggunng jawab langsung atas urusan organisasi; dan

(e) bertanggung jawab akhir dari segala urusan keselamatan.

c. Rencana Pelaksanaan SMS

(1) Suatu penyedia layanan harus mengembangkan dan mempertahankan suatu rencana pelaksanaan SMS.

(2) Pelaksanaan SMS harus merupakan ketetapan organisasi yang akan mengadopsi dalam pengelolaan keselamatan dalam suatu cara yang akan memenuhi kebutuhan keselamatan organisasi.

(3) Rencana pelaksanaan SMS harus memasukan berikut ini;

(a) sasaran dan kebijakan keselamatan;

(b) rencana keselamatan;

(c) uraian sistem;

(d) analisis kesenjangan;

(e) komponen SMS;

(f) tanggungjawab dan peran SMS;

(g) kebijakan pelaporan keselamatan;

(h) cara pelibatan pekerja;

(i) pelatihan keselamatan;

(j) komunikasi keselamatan;

(k) pengukuran kinerja keselamatan;

(l) peninjauan ulang oleh manjemen atas kinerja keselamatan. (lebih…)

Pengertian Administrasi Oktober 10, 2009

Posted by penulis in kerjaan administrasi.
Tags:
add a comment

Banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli
administrasi, ada pengertian adminitasi secara luas dan ada pengertian
administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai
proses sosial
Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam
bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa
administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan
yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan
menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan Dalam implementasinya, administasi berkembang dan
mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi
sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol,
Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi
perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan

Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. (lebih…)

KERJASAMA ANGKUTAN UDARA NIAGA Oktober 5, 2009

Posted by penulis in hukum penerbangan.
Tags:
add a comment

Kegiatan angkutan udara niaga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara kerja sama dan harus disetujui Direktur Jenderal. kerjasama kegiatan angkutan udara niaga untuk angkutan udara dalam negeri dapat dalam bentuk:
a. kerjasama operasi (joint operation);
b. code sharing; dan
c. bentuk kerjasama komersial lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kerjasama kegiatan angkutan udara niaga untuk angkutan udara luar negeri dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kerjasama operasi (joint operation);
b. bilateral code sharing;
c. domestic code sharing, perusahaan angkutan udara niaga nasional yang melakukan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri harus bertindak sebagai pengangkut nyata (actual carrier).
d. bentuk kerja sama komersial lainnya sesuai perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral.
Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal dilarang menjual seluruh kapasitas pesawat udara kepada agen penjualan tiket atau agen perjalanan umum yang kemudian oleh agen penjualan tiket atau agen perjalanan umum kapasitas tersebut dijual kepada umum secara eceran, kecuali pembelian kapasitas pesawat udara tersebut untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melanggar ketentuan, tidak diberikan persetujuan terbangnya (lebih…)