jump to navigation

KERJASAMA ANGKUTAN UDARA NIAGA Oktober 5, 2009

Posted by penulis in hukum penerbangan.
Tags:
trackback

Kegiatan angkutan udara niaga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara kerja sama dan harus disetujui Direktur Jenderal. kerjasama kegiatan angkutan udara niaga untuk angkutan udara dalam negeri dapat dalam bentuk:
a. kerjasama operasi (joint operation);
b. code sharing; dan
c. bentuk kerjasama komersial lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kerjasama kegiatan angkutan udara niaga untuk angkutan udara luar negeri dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kerjasama operasi (joint operation);
b. bilateral code sharing;
c. domestic code sharing, perusahaan angkutan udara niaga nasional yang melakukan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri harus bertindak sebagai pengangkut nyata (actual carrier).
d. bentuk kerja sama komersial lainnya sesuai perjanjian hubungan udara bilateral dan/atau multilateral.
Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal dilarang menjual seluruh kapasitas pesawat udara kepada agen penjualan tiket atau agen perjalanan umum yang kemudian oleh agen penjualan tiket atau agen perjalanan umum kapasitas tersebut dijual kepada umum secara eceran, kecuali pembelian kapasitas pesawat udara tersebut untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang melanggar ketentuan, tidak diberikan persetujuan terbangnya
Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan kerjasama permasaran dan penjualan tiket dengan agen penjualan tiket. Apabila dalam kerjasama, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal mewajibkan agen penjualan tiket menyerahkan uang jaminan, maka uang jaminan tersebut dapat dibayarkan melalui escrow account atau clearing house atau bank yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kerja sama antara perusahaan angkutan udara niaga dan Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia atau asing atau perorangan warga negara Indonesia atau asing yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara dengan cara menempatkan pesawat udara sebagai bagian dari armada pesawat udara perusahaan angkutan udara niaga tersebut, tidak masuk dalam lingkup kerja sama yang diatur dalam Peraturan ini.
Perusahaan angkutan udara niaga yang menggunakan nama dagang suatu perusahaan angkutan udara lain yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dapat melakukan usaha angkutan udara di wilayah Republik Indonesia atau ditunjuk sebagai perusahaan angkutan udara Indonesia dengan persyaratan perusahaan angkutan udara niaga yang menggunakan nama dagang tersebut:
a. memiliki otonomi dalam penyusunan manajemen perusahaan;
b. memiliki otonomi dalam melakukan usahanya;
c. memiliki otonomi dalam hal keuangan;
d. menggunakan pesawat udara milik sendiri yang dibeli atau sewa dari pihak ketiga
atau atas dasar sewa dari pemilik nama dagang.
Perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kerja sama harus:
a. memberitahukan kepada pengguna jasa, pada saat pembelian tiket, mengenai
perusahaan angkutan udara niaga yang akan mengangkut;
b. memberitahukan kepada Direktur Jenderal terhadap rute yang akan dikerjasamakan
pada saat mengajukan rencana operasi, atau 30 (tiga puluh) hah kerja sebelum
pelaksanaan kerja sama;
c. menyerahkan laporan kegiatan kerja sama yang dilakukan setiap bulan kepada
Direktur Jenderal.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: