jump to navigation

JENIS DAN PERSYARATAN ANGKUTAN UDARA Oktober 5, 2009

Posted by penulis in hukum penerbangan.
Tags:
trackback

WestJet

Kegiatan angkutan udara terdiri atas :

a.          angkutan udara niaga;

  1. angkutan udara niaga berjadwal; dan
  2. angkutan udara niaga tidak berjadwal

b.          angkutan udara bukan niaga.

Kegiatan angkutan Udara Niaga dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha angkutan udara niaga dari Direktur Jenderal. Izin usaha angkutan udara niaga ada dua yaitu, izin usaha berjadwal dan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal. Izin ini berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatanya dan akan dievaluasi 3 tahun sekali. (pasal 2)

Untuk mendapatkan izin usaha pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai dengan persyaratan dari dirjen hubud dan memenuhi kuota jumlah pesawat dan frekuensi penerbangan yang ditetapkan oleh DIrjen Hubud. Diantaranya adalah memuat rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang sekurang-kurangnya memuat :

  1. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
  2. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan {operation base) dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
  3. aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara (demand);
  4. number riaya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
  5. kesiapan atau kelayakan operasi;
  6. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan. (pasal 4)

Dimana setiap butir mempunyai ketentuan yang telah ditetapkan.

 

                Direktur Jenderal memberikan izin usaha apabila pemohon telah memenuhi persyaratan serta berdasarkan penilaian yang dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan usaha sesuai jenis izin usaha yang dimohon.           Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha oleh Direktur Jenderal diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (pasal 7)

                untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dilampirkan rute penerbangan sesuai rencana bisnis (business plan) yang telah disetujui. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rute penerbangan tersebut minimal 5 tahun sekali. Izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tangankan ataupun kecuali mendapat ijin dari dirjen.

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana, dapat dilakukan oleh:

a.         pemerintah;

b.         pemerintah daerah;

c.          badan hukum Indonesia;

d.         lembaga tertentu; atau

e.         perseorangan warga negara Indonesia. (pasal 11)

Untuk pengoperasian angkutan udara bukan niaga juga harus mempunyai izin dari direktur jenderal, dan akan terus berlaku jika beroperasi secara nyata. Dan telah mendapatkan izin dengan memenuhi persyaratan yang ada, seperti rencana kegiatan angkutan udara yang sekurang-kurangnya meliputi:

1)            kegiatan pokoknya;

2)            tujuan penggunaan pesawat udara;

3)            daerah operasi;

4)            jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;

5)            kesiapan operasi. (pasal 13)

 

 Pemegang   izin   kegiatan   angkutan  udara  bukan niaga diharuskan:

a.          melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan
pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

b.          melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin
kegiatan angkutan udara;

c.          mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: